Tim Kunspek Komisi X DPR RI saat bertemu dengan civitas akademika Riau. Foto: Sofyan/sf

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk meningkatkan jumlah kuota penerima dan besaran nilai Beasiswa Bidikmisi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (F-Golkar) mengungkapkan, kehadiran Beasiswa Bidikmisi ini sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, peningkatan Beasiswa Bidikmisi ini juga dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu diungkapkan Hetifah saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Riau (UNRI), Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Rektor Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Kepala LLDikti Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri, dan Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Rektorat Kampus UNRI, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (16/5/2019).

“Kita ingin ke depan dalam rangka meningkatkan SDM adalah memberikan akses kepada siapapun yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Walaupun sekarang wajibnya hanya sampai pendidikan dasar, tapi ke depan kita ingin semua warga negara bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi. Ke depan akan diubah jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Mudah-mudahan (langkah ini) bisa memperluas akses peningkatan Beasiswa Bidikmisi, baik jumlah maupun besarannya,” harap politisi dapil Kalimantan Timur ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan (F-Demokrat) mendorong Beasiswa Bidikmisi dikembalikan lagi kepada marwah dari pendidikan, karena banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan ini dari pemerintah. Ia sepakat dengan Komisi X DPR RI untuk mendorong Kemenristekdikti meningkatkan besaran nilai dan jumlah kuota penerima Beasiswa Bidikmisi.

“Peningkatan itu bukan hanya jumlah penerima, tapi juga nominalnya harus ada penambahan. Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat kurang mampu. Bagi perguruan tinggi yang merasa kurang mendapatkan kuota penerima Beasiswa Bidikmisi, jika ini terkait dengan regulasi, maka harus kita ubah. Sehingga yang betul-betul membutuhkan, harus dapat Beasiswa Bidikmisi,” dorong legislator dapil Jawa Timur IV itu.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS) menemukan ada sejumlah Pergurun Tinggi (PT) yang justru menolak Beasiswa Bidikmisi, karena besaran nilainya dianggap terlalu kecil, sekitar Rp 2,4 juta per semester. Hal ini kontra dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah PT yang mencapai Rp 10 juta. Padahal, jika mahasiswa telah mendapat Beasiswa Bidikmisi, dan besarannya jauh lebih kecil dibanding UKT, maka PT tidak boleh menarik iuran apapun dari mahasiswa itu. Akhirnya, banyak PT merasa keberatan.

“Persoalannya karena nominal yang diberikan Beasiswa Bidikmisi sekitar Rp 2,4 juta. Sementara UKT-nya bisa lebih besar dari itu, sehingga tidak mudah bagi perguruan tinggi untuk mengatasi, karena tidak boleh menarik iuran dari mahasiswa, sehingga banyak PT yang keberatan ketika menerima Beasiswa Bidikmisi itu. Termasuk juga ada berita nilai uang pendampingannya akan turun, ini yang harus didorong.  Karena efeknya, mahasiswa tidak mampu, tidak bisa kuliah,” tandas legislator dapil Jawa Barat I itu.

Terkait beasiswa itu, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti Didin Wahidin juga berharap pendidikan di seluruh tingkat menjadi gratis. Namun karena minimnya anggaran negara, sehingga harus ditangani secara bertahap. Namun ia memastikan, kesempatan untuk mengakses Beasiswa Bidikmisi akan lebih luas. Termasuk Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk mahasiswa di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

“Tahun ini secara keseluruhan ada 500 ribuan mahasiswa yang mendapat beasiswa. Kita harap tahun depan setidaknya 400 ribu bagi mahasiswa yang baru masuk. Kita berharap ada anggarannya. Sudah dijanjikan sekitar 250 ribu, hampir OK. Kenaikannya 2 kali lipat tahun depan,” imbuh Didin. Dalam pertemuan itu terungkap sejumlah permasalahan di PT, diantaranya kelembagaan, akreditasi, Beasiswa Bidikmisi, banyaknya dosen ASN yang memasuki masa pensiun, hingga minimnya sarana dan prasarana. (sf)